Quiz Summary
0 of 30 Questions completed
Questions:
Information
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading…
You must sign in or sign up to start the quiz.
You must first complete the following:
Results
Results
0 of 30 Questions answered correctly
Your time:
Time has elapsed
You have reached 0 of 0 point(s), (0)
Earned Point(s): 0 of 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)
Categories
- Not categorized 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Current
- Review
- Answered
- Correct
- Incorrect
-
Question 1 of 30
1. Question
Perundang-undangan Nasional adalah perundangan yang ditulis oleh lembaga pembuat undangan undangan yang mengikat secara umum di Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara…
CorrectIncorrect -
Question 2 of 30
2. Question
Peraturan dan kebijakan di Indonesia harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari nilai dasar yang diatur dalam…
CorrectIncorrect -
Question 3 of 30
3. Question
Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini.
(1) Membuang sampah pada tempatnya sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah daerah
(2) Memiliki dokumen identitas diri yang sah seperti KTP dan KK
(3) Menghindari kerja bakti karena merasa sibuk
(4) Menolak membayar iuran kebersihan bulanan
(5) Melaporkan kejadian kriminal kepada pihak berwenang
(6) Mengabaikan aturan jam malam yang ditetapkan RT/RW
Pernyataan yang menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh nomor…
CorrectIncorrect -
Question 4 of 30
4. Question
Salah satu tujuan aturan dalam keluarga adalah untuk membentuk…
CorrectIncorrect -
Question 5 of 30
5. Question
Sambatan merupakan tradisi tradisional tidak tertulis yang berlaku pada lingkungan…
CorrectIncorrect -
Question 6 of 30
6. Question
Kemampuan negara dalam mengambil keputusan secara sepihak dan mengatur tindakan dalam wilayah kekuasaannya tanpa adanya kewenangan yang sama dari pihak lain menunjukkan wujud nyata dari kedaulatan. Sifat kekuasaan negara yang ditunjukkan dalam pernyataan tersebut adalah…
CorrectIncorrect -
Question 7 of 30
7. Question
Selama masa berlakunya, UU RI No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak memperoleh respons positif dan berhasil diterapkan secara efektif oleh masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan penerapan asas…
CorrectIncorrect -
Question 8 of 30
8. Question
Peraturan perundang-undangan yang menempati posisi tertinggi dalam hierarki sistem hukum nasional Indonesia adalah…
CorrectIncorrect -
Question 9 of 30
9. Question
Lembaga daerah yang memiliki kewenangan membahas rancangan peraturan daerah provinsi bersama gubernur adalah…
CorrectIncorrect -
Question 10 of 30
10. Question
Dalam tatanan hukum suatu negara, dikenal adanya tingkatan norma yang saling berjenjang dan membentuk sistem yang utuh. Norma paling mendasar yang menjadi dasar pembentukan konstitusi disebut…
CorrectIncorrect -
Question 11 of 30
11. Question
Salah satu bentuk keterlibatan lembaga legislatif tingkat daerah dalam memastikan jalannya kebijakan daerah sesuai peraturan adalah dengan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta APBD provinsi. Fungsi ini merupakan bagian dari tugas…
CorrectIncorrect -
Question 12 of 30
12. Question
Urutan kedudukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan hierarki yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 ditunjukkan secara tepat oleh…
CorrectIncorrect -
Question 13 of 30
13. Question
Berikut contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar, yaitu…
CorrectIncorrect -
Question 14 of 30
14. Question
Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dikenal asas pengayoman yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Asas ini mengandung makna bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus…
CorrectIncorrect -
Question 15 of 30
15. Question
Penegakan sistem hukum nasional menuntut keberadaan asas yang memastikan konsistensi antara norma yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi. Istilah yang merepresentasikan prinsip tersebut adalah…
CorrectIncorrect -
Question 16 of 30
16. Question
Penggunaan istilah staatsfundamentalnorm oleh Hans Nawiasky untuk menggantikan staatsgrundnorm dalam teori hierarki norma hukum mencerminkan…
CorrectIncorrect -
Question 17 of 30
17. Question
Ketetapan MPR RI masih diakui keberlakuannya dalam sistem hukum nasional meskipun bukan merupakan produk undang-undang. Salah satu Tap MPR yang hingga kini masih relevan adalah Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 yang mengatur mengenai…
CorrectIncorrect -
Question 18 of 30
18. Question
Hierarki norma dalam sistem hukum memiliki tingkatan yang bertingkat dari yang paling abstrak hingga yang paling konkret. Semakin tinggi tingkat norma, semakin bersifat umum dan mendasar. Sebaliknya, semakin rendah, norma menjadi lebih operasional. Konsep ini dikenal dengan istilah…
CorrectIncorrect -
Question 19 of 30
19. Question
Penerapan asas lex posterior derogat lex priori paling tepat tercermin pada situasi berikut ini, kecuali…
CorrectIncorrect -
Question 20 of 30
20. Question
Komitmen terhadap penerapan peraturan perundang-undangan bertujuan agar setiap warga negara hendaknya tetap setia dan bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar…
CorrectIncorrect -
Question 21 of 30
21. Question
Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang agar sesuai dengan konstitusi adalah…
CorrectIncorrect -
Question 22 of 30
22. Question
Organisasi Y menemukan bahwa salah satu kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan di daerah bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Berikut yang merupakan langkah yang dapat diambil oleh organisasi Y untuk mengatasi hal tersebut adalah…
CorrectIncorrect -
Question 23 of 30
23. Question
Kegunaan sanksi bagi penegak hukum dalam implementasi peraturan perundang-undangan, yaitu…
CorrectIncorrect -
Question 24 of 30
24. Question
zSanksi wujudnya dapat berupa sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wujud dari sanksi pidana ada beberapa, salah satunya adalah…
CorrectIncorrect -
Question 25 of 30
25. Question
Pada Pasal 38 Ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 dikatakan bahwa “Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman.”
Bagian dari ‘badan-badan lain’ mengacu pada…CorrectIncorrect -
Question 26 of 30
26. Question
Instrumen hukum yang dikeluarkan Presiden saat keadaan mendesak tanpa perlu persetujuan awal DPR disebut…
CorrectIncorrect -
Question 27 of 30
27. Question
Hans Nawiasky mengembangkan teori tentang hierarki norma dalam sistem hukum, di mana norma dasar negara menempati posisi tertinggi. Dalam pandangan Nawiasky, bagaimana seharusnya hubungan antara norma dasar negara dan norma hukum lainnya?
CorrectIncorrect -
Question 28 of 30
28. Question
Dalam sistem norma hukum yang bersifat hierarkis, norma dasar menempati posisi puncak dalam struktur tersebut. Pernyataan berikut ini menunjukkan penalaran yang keliru terhadap keberlakuan dan fungsi norma dasar adalah…
CorrectIncorrect -
Question 29 of 30
29. Question
Alasan utama peraturan perundang-undangan disusun secara hierarkis adalah…
CorrectIncorrect -
Question 30 of 30
30. Question
Peran peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusi adalah untuk…
CorrectIncorrect